Berbagai Cara Menggugat UU MD3: Petisi Sampai Formiil-Materiil

Nampaknya gelombang gugatan terhadap uji materi UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD (MD3) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Akan tetapi DPR sudah memiliki rencana untuk membuat aturan yang detail memproses penghinaan martabat dari anggota dewan.

Permohonan Uji Materi

Setidaknya sudah ada 4 Permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU MD3 yang telah diterima oleh MK. Adapun sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Tolak UU MD3 sedang mempersiapkan draf uji formil beleid tersebut ke MK. Hendrik Rosdina selaku koordinator koalisi tersebut mengatakan bahwa semua pihak harus bisa bisa meyakinkan MK bahwasanya ketentuan kontroversial tersebut (UU MD3) mesti dibatalkan. “UU tersebut mesti digugat secara komplit baik secara formil atau materiil,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (15/3) kemarin.

Berbeda dari tiga pemohon sinidomino yang lainnya, Koalisi Tolak UU MD3 pasalnya mempersoalkan proses penyusunan beleid yang dianggap mereka tak sesuai dengan UU 12/2011 di mana dimuat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. “UU MD3 ini menimbulkan keresahan masyarakat, tapi dibuat tanpa adanya konsultasi publik terlebih dahulu. Dalam naskah akademiknya juga tidak ada penjelasan terkait dengan pasal-pasal kontroversial itu. Artinya pasal tersebut dibuat tanpa pertimbangan akademik yang layak,” ujarnya lebih lanjut.

Untuk bisa memperkuat uji formil, dirinya berencana melampirkan petisi daring yang mana diteken kurang lebih 205.000 warganet yang menolak UU MD3.

Sementara itu, 3 pemohon yang lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), serta pemohon perorangan yakni Joshua dan Zico. Dalam gugatan uji materi, ketiganya menuding bahwa beberapa pasal UU MD3 sangat bertentangan dengan konstitusi. Setelah sidang pemeriksaaan dokumen yang dilakukan pekan lalu, mereka diberi waktu sebanyak 14 hari untuk memperbaiki permohonan uji materi (judicial review).

Cerminan Sikap Presiden

Gelombang yang terjadi tentang penolakan UU MD3 dan gugatannya ke MK tidak lepas dari imbauan Presiden Jokowi. Seperti yang telah diketahui, Jokowi menolak untuk menandatangani beleid yang mana tetap saja berlaku, ia akhirnya meminta publik untuk membawa peraturan tersebut ke meja MK.

Denny Indrayana, Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan kebijakan Jokowi ini mencerminkan sikap pemerintah kepada polemik UU MD3. “Tak menerbitkan perppu artinya menganggap tak ada kegentingan yang memaksa. Kalau misalnya memilih revisi, maka makin jelas presiden menilai bahwa UU MD3 ini tak ada masalah,” tuturnya.

Namun Denny sayangnya menolak mengartikan imbauan Jokowi yang mendorong publik mengadukan hal ini ke MK. Menurut dirinya, jawaban yang muncul akan terdengar politis.

Jokowi sendiri telah bersikeras ta akan menerbitkan perppu. Akan tetapi Denny menjelaskan bahwa hukum ketatanegaraan Indonesia sudah pernah mencatat pembatalan UU yang baru saja diresmikan berlaku.

“SBY dahulu juga menerbitkan perppu untuk mengubah UU Pilkada yang di sana memuat aturan tentang UU Pilkada yang menyebutkan pemilihan kepala daerah secara tak langsung. Masalahnya kenapa ada persetujuan dari pihak pemerintah apabila akhirnya presiden menerbitkan perppu?” imbuhnya lagi.

Di hari pertama dimana UU MD3 mulai diberlakukan pada hari Kamis (15/3) kemarin, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) langsung membicarakan prosedur hukum pada orang atau pun kelompok yang mana merendahkan martabat anggota dewan secara pribadi atau pun DPR sebagai lembaga. Hal ini yang membuat keresahan masyarakat makin meninggi dan MK diharapkan bisa berlaku bijaksana