Sutradara Kirill Serebrennikov Tak Dapat Hadir di Cannes Karena ‘di Dalam Penjara’

Kabar kurang enak datang dari sutradara kondang asal Rusia, Kirill Serebrennikov yang tak bisa hadir di ajang karpet merah acara bandar poker terbaik sangat bergengsi yang digelar di Perancis, Festival Film Cannes. Meskipun filmnya yant berjudul Leto diputar di sana tahun ini, ia terpaksa tak bisa langsung menyaksikannya.

Tersandung Kasus

Sineas yang berasal dari Rusia tersebut menjadi tahanan rumah semenjak bulan Agustus 2017 lalu. Bahkan ia melakukan pascaproduksi film yang saat ini berkompetisi untuk Palme d’Or tersebut dengan status yang sama juga.

Filmnya yang berjudul Leto ini bercerita tentang legenda rock blasteran dari Uni Soviet dan Korea, Viktor Tsoi yang karya-karyanya disebut dengan lagu kebangsaan Rusia di akhir tahun 1980an.

Meskipun ia dituduh ikut dalam kasus penggelapan, Serebrennikov sampai saat ini masih menampiknya. Ia sendiri menilai bahwa kasus kontroversial yang mana membuat kalangan budayawan yang ada di Moskow sangat terkejut itu sebagai kasus yang “tidak jelas.”

Selama ini, Serebrennikov dikenal sebagai seorang sineas yang membuat revolusi teater di Rusia. Karya-karya klasik yang dulu menjadi legenda kembali diproduksi olehnya dengan sentuhan yang lebih modern serta dengan isu-isu yang lebih kekinian. Namun tak sedikit pula yang menyebutnya radikal. Pentas baler serta opera di Teater Bolshoi juga digarap oleh dirinya.

Banyak Ciptakan Karya dan Kontroversi

Serebrennikov yang berumur 48 tahun ini lahir di Rostov-on-Don, kota yang ada di sebelah selatan Rusia. Ia baru pindah ke Moskow pada tahun 2000an akan tetapi langsung terkenal dan membuat heboh publik.

Pada tahun 2012, Sergei Kapkov, Menteri Budaya Moskow menunjuk dirinya sebagai kepala sebuah teater yang dimiliki oleh negara. Lalu ia mengubah panggung teater yang dikenal sebelumnya dengan Gogol Center tersebut menjadi salah satu teater terbaik yang ada di Moskow. Tempat itu lah yang juga menjadi tempat berkumpulnya para pemikir.

Akan tetapi, pekerjaan dan karyanya di sana bukan tanpa kendala. Justru kerjanya di sana membuat emosi para kelompok konservatif tersulut. Mereka sendiri menganggap bahwa sang seniman sudah melampaui batas karena mengadaptasi teater Rusia menggunakan bahasa yang vulgar. Bahkan ia tak sungkan-sungkan mementaskan teater dengan ketelanjangan.

Dan yang tak kalah membuat para kelompok konservatif marah besar adalah ketika Serebrennikov mendapatkan lampu hijau menyutradarai pementasan tentang penari balet gay yang sangat legendaris di Rusia, Rudolph Nureyev yang pentasnya dihelat di Bolshoi.

Berdasarkan penjelasan dari sutradara pemenang Oscar, Nikita Mikhalkov, Serebrennikov semestinya tak diizinkan “menggantung alat vital Nureyev” di sebuah negara yang menganggap teater itu sangat penting.

Dan pada ujungnya adalah, Bolshoi akhirnya membatalkan pentas tersebut di detik-detik terakhir. Akan tetapi saat balet itu pada akhirnya dipentaskan, ia sendiri malahan mendapatkan standing ovation dari para penonton bahkan juga dari elite politik.

Beberapa pihak menilai bahwa tudingan pada Serebrennikov itu sebenarnya berbau ‘politis’. Hal ini dikarenakan ia sendiri juga dekat dengan penasihat Presiden Rusia, Vladimir Putin. Mengutip CNN Indonesia,  kedekatannya dengan penasihat presiden itu tak hanya memberikannya banyak uang akan tetapi kondisi yang lemah juga. “Kalau kau terlalu dekat dengan matahari, maka kau akan terbakar,” ungkap pemerhati teater kontemporer, John Freedman.

Dan benar saja, Agustus 2017 lalu Serebrennikov ditahan oleh petugas keamanan di Moskow dan pekan lalu masa hukumannya diperpanjang untuk 3 bulan sebagai tahanan rumah.

Berbagai Cara Menggugat UU MD3: Petisi Sampai Formiil-Materiil

Nampaknya gelombang gugatan terhadap uji materi UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, serta DPRD (MD3) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Akan tetapi DPR sudah memiliki rencana untuk membuat aturan yang detail memproses penghinaan martabat dari anggota dewan.

Permohonan Uji Materi

Setidaknya sudah ada 4 Permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU MD3 yang telah diterima oleh MK. Adapun sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Tolak UU MD3 sedang mempersiapkan draf uji formil beleid tersebut ke MK. Hendrik Rosdina selaku koordinator koalisi tersebut mengatakan bahwa semua pihak harus bisa bisa meyakinkan MK bahwasanya ketentuan kontroversial tersebut (UU MD3) mesti dibatalkan. “UU tersebut mesti digugat secara komplit baik secara formil atau materiil,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (15/3) kemarin.

Berbeda dari tiga pemohon sinidomino yang lainnya, Koalisi Tolak UU MD3 pasalnya mempersoalkan proses penyusunan beleid yang dianggap mereka tak sesuai dengan UU 12/2011 di mana dimuat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. “UU MD3 ini menimbulkan keresahan masyarakat, tapi dibuat tanpa adanya konsultasi publik terlebih dahulu. Dalam naskah akademiknya juga tidak ada penjelasan terkait dengan pasal-pasal kontroversial itu. Artinya pasal tersebut dibuat tanpa pertimbangan akademik yang layak,” ujarnya lebih lanjut.

Untuk bisa memperkuat uji formil, dirinya berencana melampirkan petisi daring yang mana diteken kurang lebih 205.000 warganet yang menolak UU MD3.

Sementara itu, 3 pemohon yang lainnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), serta pemohon perorangan yakni Joshua dan Zico. Dalam gugatan uji materi, ketiganya menuding bahwa beberapa pasal UU MD3 sangat bertentangan dengan konstitusi. Setelah sidang pemeriksaaan dokumen yang dilakukan pekan lalu, mereka diberi waktu sebanyak 14 hari untuk memperbaiki permohonan uji materi (judicial review).

Cerminan Sikap Presiden

Gelombang yang terjadi tentang penolakan UU MD3 dan gugatannya ke MK tidak lepas dari imbauan Presiden Jokowi. Seperti yang telah diketahui, Jokowi menolak untuk menandatangani beleid yang mana tetap saja berlaku, ia akhirnya meminta publik untuk membawa peraturan tersebut ke meja MK.

Denny Indrayana, Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan kebijakan Jokowi ini mencerminkan sikap pemerintah kepada polemik UU MD3. “Tak menerbitkan perppu artinya menganggap tak ada kegentingan yang memaksa. Kalau misalnya memilih revisi, maka makin jelas presiden menilai bahwa UU MD3 ini tak ada masalah,” tuturnya.

Namun Denny sayangnya menolak mengartikan imbauan Jokowi yang mendorong publik mengadukan hal ini ke MK. Menurut dirinya, jawaban yang muncul akan terdengar politis.

Jokowi sendiri telah bersikeras ta akan menerbitkan perppu. Akan tetapi Denny menjelaskan bahwa hukum ketatanegaraan Indonesia sudah pernah mencatat pembatalan UU yang baru saja diresmikan berlaku.

“SBY dahulu juga menerbitkan perppu untuk mengubah UU Pilkada yang di sana memuat aturan tentang UU Pilkada yang menyebutkan pemilihan kepala daerah secara tak langsung. Masalahnya kenapa ada persetujuan dari pihak pemerintah apabila akhirnya presiden menerbitkan perppu?” imbuhnya lagi.

Di hari pertama dimana UU MD3 mulai diberlakukan pada hari Kamis (15/3) kemarin, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) langsung membicarakan prosedur hukum pada orang atau pun kelompok yang mana merendahkan martabat anggota dewan secara pribadi atau pun DPR sebagai lembaga. Hal ini yang membuat keresahan masyarakat makin meninggi dan MK diharapkan bisa berlaku bijaksana